PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BPR BINA USAHA DANA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

       PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA                                 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA USAHA DANA  TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN  FLORES TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yones Ekaputra Lamuri

(Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Manajemen Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta)

e-mail: ekaputralamury@ymail.com

ABSTRAK: Penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat  Bina Usaha Dana (BPR-BUD) telah dilaksanakan sejak tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2001. Penyertaan modal tersebut bertujuan untuk menggerakan dan mengembangkan perekonomian daerah melalui penyaluran kredit oleh PT. BPR-BUD kepada masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan penulis mengambil judul tersebut agar penulis dapat melihat sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh penyertaan modal terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Responden penelitian adalah Nasbah atau Debitur pada PT. BPR-BUD dan pihak yang terkait dengan penyertaan modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik Purposive Sampeling. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dan perekonomian masyarakat mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Keeratan hubungan antara variable penyertaan modal Pemerintah Daerah dan perekonomian masyarakat sebesar 0,797 dan hubungan ini termasuk dalam kategori pengaruh kuat. Selain itu diperoleh persamaan hasil analisis regresi linear sederhana = 29,892+0,549X. Besarnya pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap perekonomian masyarakat setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 0,625. Jadi besarnya pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur  adalah 62,5% dan sisanya 37,5% merupakan perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Kata kunci : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Perekonmian Masyarakat.

HIDUP KEMBALI

Setelah sekian lama, blog ini tidak memposting berita dan tulisan lainnya... Untuk itu, untuk pertama kalinya ditahun 2015 ini, saya Pemilik Akun ini menyampaikan salam untuk para penggunjung setia......

Sekarang saya, telah bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Prov. NTT dari Bulan Oktober 2014 hingga sekarang. Tepatnya dibidang Retribusi, PLL dan Dana Perimbangan. Salam Sukses......

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

            RELEVAN
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
            ANDAL
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

           (a)  menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; penjelasan.

           (b)  Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluru h pengeluaran; penjelasan.

           (c)  Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; penjelasan.

           (d)  Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; penjelasan.

           (e)  Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman: penjelasan.

           (f)   Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. penjelasan.

PERAN PELAPORAN KEUANGAN

     Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
    Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat
    Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan
     Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
     Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Perbedaan Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung

       Di dalam struktur Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) tedapat apa yang di namakan dengan Belanja Pegawai. Mungkin cukup membingungkan Anda untuk membedakan keduanya. Untuk itu terlebih dahulu kita mengetahui pengetiaannya serta contohnya dilapangan.

       BL : Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.  Contohnya ; Belanja Pegawai : Honor :  merupaka sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah  kepada pegawai , tetapi apabila pegawai  tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. ( dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi )

       BTL : Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Gaji. ( Mau kerja atau tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas)

       Dengan demikian Anda bisa memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya. Semoga bisa dipahami.

OBLIGASI DAERAH

A.    Pengertian Obligasi Daerah

Menurut Ahmad E.Y (2008:111), obligasi daerah (municipal bond) adalah surat utang yang ditertibkan oleh pemerintah daerah sebagai issuer atau emitmen (pihak penjual) yang dapat berbentuk institusi atau unit kerja organisasi di bawah pemerintahan daerah (pemerintah provinsi, kabupaten, kota). Pihak penjual akan memberikan konpensasi berupa bunga obligasi pada kurun waktu tertentu yang biasanya dalam jangka panjang, kepada pemilik obligasi tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari obligasi merupakan penghasilan bebas pajak (tax exemption). Penerimaan dana dari penerbitan dan penjualan obligasi daerah dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan barang-barang publik (sarana dan prasarana).

Ada tiga obligasi daerah (municipal bonds), yaitu general obligation bonds are backed by general taxing ability of local government, these bonds are typically used for public invesment such as health, sanitation, and education and ussually require the approval of local tax payer, revenue bonds are backed by spesific revenue streams. these bonds are generally issued for investment such as wash water treatment, clear water produnction and asirport development. they are issued without talc payer approval. double bonds are combination of these two types of bond. thus they are backed bay spesific revenue streams as well as by the local government's taxing ability (Aries Djaenuri, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume I, edisi ke 6, tahun 2008).

Karakter utama dari municipal bond adalah tingkat bunga. Tingkat bunga bondumumnya dibawah tingkat bunga pada umumnya yang berlaku di bank-bank; karakterostik yang lain adalah bahwa municipal bond itu bebas pajak. Walaupun tingkat bunganya rendah, tetapi bebas pajak. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata tingkat bunga dari bond sering kali lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang ada di bank-bank umum.

B.     Jenis-jenis Obligasi Daerah

Dilihat dari sumber dana yang digunakan untuk membayar bunga dan pokoknya pada saat jatuh tempo, municipal bonddapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berikut

a.       General obligation bond

General obligation bond, yaitu satu jenis bond yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi bagi investor karena sumber dana yang dipakai pemerintah daerah untuk pembayaran bunga dan pokoknya pada saat jatuh tempo pada investor, dapat bersumber dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, dan juga berasal dari kemampuan anggran pendapatan belanja daerah.