PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BPR BINA USAHA DANA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

       PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA                                 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA USAHA DANA  TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN  FLORES TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yones Ekaputra Lamuri

(Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Manajemen Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta)

e-mail: ekaputralamury@ymail.com

ABSTRAK: Penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat  Bina Usaha Dana (BPR-BUD) telah dilaksanakan sejak tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2001. Penyertaan modal tersebut bertujuan untuk menggerakan dan mengembangkan perekonomian daerah melalui penyaluran kredit oleh PT. BPR-BUD kepada masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan penulis mengambil judul tersebut agar penulis dapat melihat sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh penyertaan modal terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Responden penelitian adalah Nasbah atau Debitur pada PT. BPR-BUD dan pihak yang terkait dengan penyertaan modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik Purposive Sampeling. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dan perekonomian masyarakat mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Keeratan hubungan antara variable penyertaan modal Pemerintah Daerah dan perekonomian masyarakat sebesar 0,797 dan hubungan ini termasuk dalam kategori pengaruh kuat. Selain itu diperoleh persamaan hasil analisis regresi linear sederhana = 29,892+0,549X. Besarnya pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap perekonomian masyarakat setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 0,625. Jadi besarnya pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur  adalah 62,5% dan sisanya 37,5% merupakan perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Kata kunci : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Perekonmian Masyarakat.

ABSTRACT: Investment capital in PT. Rural Bank Business Development Fund (BPR-BUD) has been implemented since 2001 according to the East Flores Regency Regulation on 2001 Number of 19th. The capital investment aims to mobilize and develop the local economy through credit by PT. BPR-BUD to the civil society. This has lead to interest the author take the title so that 7for the economy community. The method used in this study is a quantitative method. Respondents were taken from the customer or Debtor in PT. BPR- BUD and parties associated with Local Government Capital Investment in government of East Flores regency as many as 100 people. The sampling technique used by purposive Sampeling that is selecting a subject who is in the best position to provide information that is needed. Conclusions are drawn based on the results of the analysis that Local Government Capital Investment  and economy community has a positive and significant relationship. Closeness of the relationship between the Local Government Capital Investment variables and economic community variables of 0.797 and these relationships are included in the category of strong effects. Besides the analyzed simple linear regression has gotten = 29,892+0,549X. The amount of Local Government Capital Investment on the economy community after data processing using SPSS amounted to 0.625. So the amount  of effect of Local Government Capital Investment In PT. BPR-BUD on the Economy Community of East Flores Regency is 62.5 % and the remaining 37.5 % is a change in the economy community caused by other variables which not examined.

Keywords: Local Government Capital Investment, Economy Communiy.

 

 

PENDAHULUAN

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah memberi kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan  urusan rumah tangga daerahnya sendiri dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Mardiasmo (2004: 49) tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah: “Untuk meningkatkan pelayanan publik (Public Servis) dan memajukan perekonomian daerah”. Dalam memajukan  perekonomian daerah memerlukan sumber-sumber penyediaan faktor produksi guna mendukung  kegiatan perekonomian  tersebut. Faktor produksi tersebut salah satunya adalah modal usaha  Adapun sumber utama dari penyediaan modal usaha  tersebut salah satunya adalah bank.  

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana (BPR-BUD) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah  yang diizinkan untuk berusaha di bidang perbankan, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor 19 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR-BUD, yang disetujui oleh DewanPPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai pemegang saham dan mempunyai  tugas dan fungsi mengembangkan perekonomian dan menggerakan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam regulasi terbaru yang diamanatkan pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah  No. 2 Tahun 2012 bahwa besaran  penyertaan modal daerah  pada PT. BPR-BUD sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) terhitung sejak  tahun 2001. Selanjutnya berdasarkan  Laporan Keuangan Publikasi Triwulan PT. BPR-BUD periode September 2013 besaran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mencapai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam perkembangannya, PT. BPR-BUD semakin diterima oleh masyarakat sehingga untuk pengucuran dananya semakin besar. Hal  tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan penyaluran kredit pada masyarakat Kabupaten Flores Timur setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada  jumlah kredit yang diberikan pada September 2012 Rp. 23,224,384,000,- meningkat menjadi Rp. 33,566,662,000,- pada Sepetember 2013. Sehingga hal ini dapat digunakan  sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam  memberikan modal tambahan untuk pengembangan PT. BPR-BUD. .

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya tambahan penyertaan modal  tersebut diharapkan akan ada peningkatan pengucuran kredit sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan uraian tersebut maka  penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ”.

Berdasarkan  pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.  Apakah terdapat pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur?

2.  Berapa besaran pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada  PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui dan mendeskripsikan adanya pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada  PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur.

2.  Untuk mengetahui dan mendeskripsikan besaran pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada  PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyertaan Modal  Pemerintah Daerah

Istilah penyertaan modal dan investasi serta penanaman modal sering digunakan secara bergantian. Dalam lingkup penggunaannya, istliah investasi sering digunakan dalam kegiatan bisnis atau usaha, sedangkan penyertaan modal dan penanaman modal banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Sehinga istilah penyertaan modal dan investasi serta penanaman modal merupakan hal yang tak terpisahkan. Berkaitan dengan pengertian penyertaan modal atau equity participation terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perbuatan melakukan investasi. (2) Investasi yang dilakukan terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang dibuktikan dengan adanya shares.

Dimensi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Penyertaan modal memiliki  dimensi yang merupakan tahapan  yang berkesinambungan, hal tersebut dapat dilihat dari teori investasi mengenai  proses keputusan investasi yang berjalan  terus menerus menurut Eduardus (2010: 12)  antara lain:

1.    Penentuan tujuan investasi

2.    Penentuan kebijakan investasi

3.    Pemilihan strategi portofolio

4.    Pemilihan aset

5.    Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, pengertian investasi pemerintah adalah “Penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk  manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.”

Perekonomian Masyarakat

Secara umum keadaan  perekonomian suatu masyarakat ditunjukan oleh tingkat kesejahteraan  yang dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan Perekonomian masyarakat, dirumuskan dalam  4 (empat ) ide pokok menurut Henry Faizal Noor (2013:61) yang mencakup “(1) Pendapatan, (2) Iklim usaha, (3) Ketahanan ekonomi  masyarakat, dan (4) Aktivititas ekonomi di masyarakat”. Sehubugan dengan perekonomian masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, memberikan dampak padaa  penyertaan modal yang berorientasi pada masyarakat.

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

      Peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai maka jangan diharap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik”. Henry (2010: 64)  menjelaskan bahwa:“Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrument atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Hal ini dapat dilihat pada  fungsi investasi dalam sistem perekonomian:

Y=C+I+G+(x-i)

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran

C  = Konsumsi nasional

I    = Investasi

G  = Pengeluaran Pemerintah 

x   = Ekspor

i    = Impor”.

                                                                       

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebaai berikut:

1.      Adanya pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur yaitu semakin besar penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR-BUD maka perekonomian masyarakat tersebut akan semakin meningkat.

2.      Besaran pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR BPR-BUD terhadap perekonomian masyarakat ditentukan oleh dimensi penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset,  dan pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.

METODE

      Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tingkat eksplanasi asosiatif yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan varibel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Flores Timur dan seluruh pihak yang terkait dengan peneyertaan modal.

      Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampeling. Jumlah populasi pada penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Sehingga penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat dalam Riduwan (2010: 65) yaitu sebagai berikut:

Keterangan:    = Jumlah Sampel

                      N = Jumlah Populasi

                      = Presisi yang ditetapkan

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat dihitung jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini sebagai berikut:

N = 1.149 orang (Masyarakat yang memperoleh kredit)

d  = 10 % maka d = 0,1

Dimasukan kedalam rumus tersebut:

  

                                                           =  92 (dibulatkan)

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel minimal yang dapat digunakan adalah 91,99 atau dibulatkan menjadi 92 responden. Selain itu pihak yang terkait dengan penyertaan modal berjumlah 8 orang sehingga jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan pemberian skor. Hal ini dikarenakan responden memiliki perbedaan pandangan atau persepsi untuk setiap jawaban kuisioner yang diberikan oleh responden, jawaban responden atas kuisioner tersebut merupakan data kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui kuisioner  dan observasi.

                             

Teknik Analisis Data

      Analisis statistik dan inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, determinasi, dan regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penyertaan modal pemerintah Daerah  terhadap perekonomian masyarakat.

1. Analisis Korelasi

Analisis Korelasi berfungsi untuk untuk meyakinkan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR-BUD (variabel X) terhadap Perekonomian Masyarakat  (variabel Y).

2. Analisis Koefisien Determinasi

      Koefisien determinasi digunakan untuk menarik kesimpulan tentang besar kecilnya sumbangan variabel penyertaan modal pemerintah daerah terhadap perekonomian masyarakat

2. Analisis Regresi Liner Sederhana

     Analisis regresi dipergunakan untuk memperkirakan atau melakukan prediksi perubahan rata-rata yang terjadi pada variabel perekonomian Masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh perubahan yang terjadi pada variabel bebas (X) penyertaan modal pemerintah Daerah pada tingkat atau satuan unit tertentu.

PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan indikator sebagai alat ukur variabel. Perhitungan dilakukan dengan mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total menggunakan teknik Korelasi Product Moment. Dengan ketentuan jika koefisien korelasi r_xy lebih besar dari r _tabel  maka item kuisioner dinyatakan valid dan dinyatakan sah sebagai alat pengumpul data. Dengan jumlah responden n = 100 dan taraf signifikansi (α)= 0,05 diketahui r _tabel = 0,195.

Hasil dari perhitungan korelasi product moment pada tabel hasil uji validitas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan atau indikator variabel penyertaan modal pemerintah daerah  dan perekonomian masyarakat dinyatakan valid karena diperoleh hasil yang signifikan, ditunjukkan dengan nilai r _xy lebih besar dari r _tabel. Sehingga instrumen dapat digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach’s alpha semua variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan indikator yang digunakan oleh variabel penyertaan modal pemerintah daerah  dan perekonomian masyarakat dapat dipercaya atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

                            

Hasil Analisis Deskriptif  Variabel Penelitian

Variabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Dimensi Penetuan Tujuan Investasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi penentuan tujuan  investasi memiliki skor tanggapan 82,0% dengan kategori baik. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perumusan tujuan yang telah ditetapkan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur  Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Bina Usaha Dana dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal diterima oleh Masyarakat Kabupaten Flores Timur dalam hal in nasabah pada PT. BPR-BUD. Eduardus (2010:13) menjelaskan bahwa “Bagi institusi penyimpan dana seperti bank misalnya, mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi”. Sehingga jelas bahwa dengan peraturan-peraturan  yang ada Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan pedoman bagi PT.BPR-BUD untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu  peningkatan perekonomian serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Dimensi Penetuan Kebijakan Investasi

Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa dimensi penentuan kebijakan  investasi memiliki skor tanggapan 67,84% dengan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi dalam penentuan kebijakan penyertaan modal tersebut terdapat intervensi dari DPRD yang lebih berorientasi pada laba PT.BPR-BUD dalam  mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengabaikan tingkat suku bunga yang rendah dan  berorientasi pada perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPR-BUD penerapan suku bunga kredit jenis Kredit Modal Kerja: 18%-21,6% pertahun flat, Investasi: 15%-18% pertahun anuitas, dan Konsumsi= 13,5%-15% pertahun flat.  Data tersebut menunjukan tingkat suku bunga yang tinggi dibandingkan Bank Umum lainya. Selain itu mengenai penentuan batasan jumlah dana yang menjadi penyertaan modal pada PT. BPR-BUD dapat dinilai bahwa sebagian responden menilai penentuan batasan jumlah dana yang menjadi penyertaan modal pada PT. BPR-BUD masih belum terpenuhi. Berdasarkan data laporan keuangan triwulan PT. BPR-BUD permintaan kredit meningkat melewati batas penyertaan modal yang diberikan, yaitu Rp.23.224.384.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp.33.566.662.000,- pada tahun 2013. Sebagaimana diketahui bahwa adanya penentuan batasan jumlah penyertaan modal yang terdapat   dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal sebesar Rp.10.000.000.000,- dan diperjelas dalam  pasal 6, yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi penerima dan besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapat persetujuan DPRD”. Sehubungannya dengan kemampuan keuangan daerah, dari data dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 5,3 %, sedangkan Dana Perimbangan sebesar 87,2 %.  Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal  daerah dalam membiayai pembangunan di daerah masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan berbagai upaya pada waktu mendatang agar PAD dapat meningkat. Namun, jika berpedoman pada perkembangan kinerja PT. BPR-BUD dalam hal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah  diketahui adanya peningkatan tiap tahunnya. Untuk itu,   mengenai batasan penyertaan modal ini perlu ditinjau kembali. Sehingga Penyertaan modal tersebut setidaknya memperhitungkan dengan posisi modal yang optimal dan memadai bagi PT. BPR-BUD dalam pengembangan usahanya.

Dimensi Pemilihan Strategi PortofolioPengaruh

      Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dimensi pemilihan starategi portofolio memiliki skor tanggapan 76,3%  dengan kategori baik.  Kategori baik tersebut didukung oleh data observasi bahwa dasar pemiilihan strategi investasi pada PT. BPR-BUD untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kredit dan terhindar dari rentenir-rentenir serta lebih berorientasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut digambarkan dalam Strategi Pelayanan PT. BPR-BUD yaitu: (1). Produk MUDAH diterima dan dipahami, (2). Produk MURAH dalam pembiayaannya, (3). Produk TERARAH untuk mencapai sasaran. Selain itu Adapun strfategi untuk meminimalkan risiko penyertaan modal pada PT. BPR-BUD dalam penyelesaian Kredit Non Lancar dengan cara:

1.    Tetap melakukan penagihan secara intensip.

2.    Melakukan pembaharuan kredit.

3.    Melakukan penjualan angunan.

4.    Melakukan upaya hukum gugatan perdata.

Dimensi Pemilihan Aset

      Hasil penelitian ini  enunjukan bahwa dimensi pemilihan aset  memiliki skor tanggapan 80,4% dengan kategori baik. Kategori baik tersebut didukung oleh data observasi bahwa dasar pemiilihan aset finansial dalam hal ini penyertaan modal secara efisien memaksimalkan peningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan tingkat risiko  tertentu telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh data penyaluran kredit yang meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar Rp. 23,224,384,000,- meningkat pada tahun 2013 Rp. 33, 566,662,000,- dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 5,05% pada tahun 2013. Selanjutnya mengenai tingkat resiko tertentu tersebut didukung pula dengan keamanan transaksi yaitu (1) Fasilitas pembiayaan Kredit dimana seluruh nasbah wajib mengikuti Program Asuransi Jiwa melalui Perusahaan Asuransi Milik BUMD, (2)  Fasilitas Penempatan Dana Simpanan seluruhnya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar.

Dimensi  Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Portofolio

      Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa dimensi pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio skor tanggapan 85,4%  dengan kategori sangat baik Kategori sangat baik tersebut didukung oleh data observasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang dapat menutupi risiko yang harus ditanggung, hal ini dilihat dari prosentase Kredit Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2013 tercatat 2,68 dari Total Outstanding Kredit sebesar Rp.33.248.003,- Ribu/ Rp. 33,2 Miliar yang mempunyai arti jauh dibawah ketentuan 5%. Sehingga dapat disimpulkan tingkat keuntungan dalam hal penyaluran kredit masih sangat tinggi dan bisa menutupi resiko yang ada. Sedangkan mengenai tolak ukur yang jelas dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan penyertaan modal pada PT. BPR-BUD, dapat dinilai bahwa besarnya jumlah  responden menyatakan terdapat tolak ukur yang jelas dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan penyertaan modal pada PT. BPR-BUD. Hal ini di buktikan dengan adanya  proses audit  terhadap laporan keuangan PT. BPR-BUD oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro dan rekan-rekan. Selain itu didukung oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai bagian vital dalam perusahaan juga koordinasi langsung dan kontinyu dengan pihak Dewan Komisaris Perusahaan selaku pengawas internal Bank serta adanya Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh SK Bupati Flores Timur dan diketuai oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. 

Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian

Analisis Korelasi

Analisis Korelasi berfungsi untuk untuk meyakinkan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (variabel X) terhadap Perekonomian Masyarakat (variabel Y). Hasil analisis korelasi  seperti pada tabel berikut:

Tabel 1

Koefisien Korelasi

Correlations
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (X)	PerekonomianMasyarakat (Y)
Penyertaan Modal  Pemerintah Daerah (X)	Pearson Correlation	1	.791**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Perekonomian Masyarakat (Y)	Pearson Correlation	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2014

      Tabel di atas, terlihat angka koefisien korelasi Pearson sebesar ,791**. Artinya besar korelasi antara variabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Perekonomian Masyarakat ialah sebesar 0,791 atau kuat, hal ini dikarenakan angka tersebut mendekati angka 1. Tanda bintang(**) artinya korelasi signifikan pada angka signifikan sebesar 0,01 dan mempunyai kemungkinan dua arah (2-tailed).

Koefisien Determinasi

Tabel 2

Koefisien Determinasi

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.791a	.625	.621	4.63314
a.    Predictors: (Constant), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sumber: Hasil Olahan Data Primer  Tahun 2014

      Hasil  koefisien determinasi menunjukkan       Nilai R Square (Koefisen Determinasi) adalah 0,625 atau sama dengan 62,5%. Angka tersebut berarti  menunjukkan bahwa sebesar 62,5% Perekonomian Masyarakat  yang ada dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Sedang sisanya, yaitu 37,5% (100%-62,5%) dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti.

Analisis Regersi Linear Sederhana

Tabel 3

Koefisien Regresi

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	29.892	2.564		11.660	.000
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	.549	.043	.791	12.785	.000
a. Dependent Variable: Perekonomian masyarakat

    Sumber: Hasil Olahan Data Primer dengan SPSS

      Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

= 29,892 + 0,549 X

Keterangan:

a     = 29,892 angka tersebut menunjukkan perekonomian masyarakat bila penyertaan modal Pemerintah Daerah diabaikan. Angka konstan dari Unstandardized Coefficient yang dalam penelitiain ini ialah sebesar 29,892. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti: jika terdapat peningkatan sebesar satu pada penyertaan modal (atau saat nilai X sama dengana 0), maka perekonoian masyarakat  tidak langsung akan meningkat sebesar 29,892.

b     = Angka koefisien regresi sebesar + 0,549. Angka tersebut mempunyai arti bahwa setiap peningkatan sebesar 1 penyertaan modal Pemerintah Daerah, maka perekonomian masyarakat  tidak langsung akan meningkat sebesar 0,549  namun bertambah secara proporsional.

Uji Hipotesis

      Dari Hasil analisis regresi dapat diketahuhi nilai t _hitung dan   langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1.    Menentukan Hipotesis

H₁:  Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Bina Usaha Dana berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur.

H₀:  Penyertaan modal Pemerntah Daerah pada PT. BPR Bina Usaha Dana tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur.

2.    Menentukan tingkat signifikansi

      Tingkat signifikansi menggunakan α = 5 (signifikansi 5 atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3.    Menentukan t _hitung

Berdasarkan tabel 3. diperoleh t _hitung sebesar 12,785

4.    Menetukan t _tabel

      Tabel distribusi t dicari pada α = 5 dengan derajat kebebasan             (df) n-k-1 = 100. Hasil diperoleh untuk t _tabel sebesar 1,984

5.    Kriteria pengujian

      Ho diterima jika t _tabel < t _hitung

      Ho ditolak jika t _hitung  >  t _tabel

6.    Membandingkan  t _hitung dengan t _tabel

      Nilai t _hitung > t _tabel (12,785 > 1,984) maka Ho ditolak.

7.    Kesimpulan

      Nilai t hitung > t tabel 12,785 > 1,984   maka Ho ditolak, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikansi antara penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan perekonomian masyarakat. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Bina Usaha Dana berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur sehingga Hipotesisi awal yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Bina Usaha Dana terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur dapat diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1.    Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Flores Timur yang dinilai dari hasil koefisien korelasi product moment sebesar 0,791 termasuk dalam kategori pengaruh kuat. Pengaruh yang signifikan ini menunjukan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah (X) bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat (Y) terutama dalam hal aktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari   peluang berusaha secara ekonomi.  

2.    Besarnya pengaruh  penyertaan modal setelah dilakukan pengolahan data adalah sebesar 0,625. Jadi dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 62,5% dan sisanya 37,5% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu diperoleh persamaan hasil analisis regresi linear sederhana = 29,892+0,549X. Besarnya pengaruh ini juga ditentukan oleh perolehan skor dimensi variable penyertaan modal Pemerintah Daerah (X) yaitu:

1. Penentuan tujuan investasi (82,0%) dengan kategori baik,
2. Penentuan kebijakan investasi (67,8%) dengan kategori cukup baik,
3. Pemilhan aset (80,4%) dengan kategori baik, dan
4. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio (85,4) dengan kategori sangat baik.

SARAN

      Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.    Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan penyertaan modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu guna lebih  meningkatkan perekonomian masyarakat terkait dengan penyaluran kredit oleh PT.BPR-BUD maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

a.    Perubahan ekspansi kredit dengan produk-produk unggulan dan lebih banyak ke jenis usaha dan investasi atau kredit modal kerja dan kredit investasi dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan melakukan studi kelayakan usaha, dan analisis kredit sehingga hasilnya  dapat dipertanggungjawabkan.  

b.    Peningkatkan pelayanan administrasi kredit yang cepat, tepat dan mudah terutama yang menyangkut dengan persyaratan kredit  bagi masyarakat.

c.    Memperluas jaringan pelayanan PT. BPR-BUD dengan membuka Kantor Kas di Wilayah Kepulauan Solor yang memiliki potensi ekonomi.

2.    Dalam upaya meningkatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat, maka perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui PT. BPR-BUD untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait dengan hal tesebut, maka yang perlu dilakukan adalah:

a.    Mempertegas tujuan investasi maka perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan PT. BPR-BUD  sesuai dengan tujuan penyertaan modal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

b.    Memperkuat  penentuan kebijakan  investasi dalam hal: (1) perlu adanya  Perubahaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan  dengan  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi Pemerintah) yang tentunya sebanding dengan besarnya permintaan kredit yang diberikan sehingga   penyertaan modal tersebut dapat optimal atau memadai. (2) Reformasi  kebijakan yang meliputi  aspek  hukum  serta  sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan yang bertujuan  untuk pemisahan yang  tegas antara target pembiayaan  pada PT. BPR-BUD dan Bank Umum serta koordinasi dengan PT. BPR-BUD dan Bank Indonesia dalam hal penetapan  suku bunga kredit.

c.    Diperlukan pemilihan strategi portofolio guna  meningkatkan  kerja sama dalam  penghimpunan dana dan penambah modal dengan menggali sumber daya potensial melalui strategi sosilisasi dan diskusi dengan  Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya serta masyarakat untuk mendukung keberadaan PT. BPR-BUD dengan cara kepemilikan saham maupun bantuan dana sehingga dapat disalurkan melaui kredit dan memaksimalkan peningkatan perekonomian masyarakat.

d.    Dalam hal pemiihan aset perlu adanya peningkatan fasilitas pembiayaan Kredit dimana seluruh nasabah wajib mengikuti Program Asuransi Jiwa melalui Perusahaan Asuransi Milik BUMD sehingga meminmalkan resiko dan tidak menghambat jalannya perekonomian masyarakat.

e.    Dalam hal pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio perlu mengoptimalkan pengawasaan bidang keuangan/ akuntansi, bidang pelayanan kredit, dan bidang kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Lia. 2007. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indoneisia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan. Jakarta: Erlangga

Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif.  Jakarta: Kencana.

Effendi, Taufiq. 2013. Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Fahmi, Irham. 2006. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi Politik. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Faizal, Henry N. 2013. Ekonomi Publik. Padang: Akademia Permata.

Fernandez Felix.2000. Gelekat Lewo, Gewayan Tana. Larantuka: Yayasan Putra-Putri Maria.

Kamaruddin, Ahmad. 1996. Dasar-dasar Manajemen Investasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Lusiana. 2012. Usaha Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mansfield, Edwin. 1986. Sudy Guide for Principles of Macroeconomics. New York: W.W. Norton & Company, Inc

Mishkin, Frederic S. 2009. Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media. 

                  

Nazir, Mochamad. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Priyantno, Dwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom

Purwanto. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2010. Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar. Jakarta: Lembga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Riduwan. 2010. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta.

Salim, H dan Budi Sutrisnio. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan sosial sebagai kebijakan public. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

________. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, Maryanto. 2011. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Suryanto, Ali H. 2013. Pengelolaan BPR dan Lembga Keuangan Pembiayaan Mikro. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tandelilin,  Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisisus.

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

                                      

Tulus, Tambunan T. 2011. Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.  Bogor: Ghalia Indonesia. 

Untung, Hendrik B.2013. Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

Longman Dictionary of Contemporary English. “Equity Participation”,http:/www.Idoceonline.com/dictionary/equity,diakses pada tanggal 1 Desember 2013 pukul 10.27 WIB.

M.Sholeh. “Penyertaan Modal”, http:/mfile.narotama.ac.id diakses pada tanggal  1 Desember 2013 pukul 12.30 WIB.

Lukman Nurhakim, M.Pd. “Jenis-Jenis Usaha Perekonomian”,  http://siapbelajar.com/wp-content/uploads/2013/01/1_JENIS-JENIS-USAHA-PEREKONOMIAN.pdf, diakses pada  1 Desember 2013 pukul 01.30 WIB.

Siti Lisnawati, dkk. “Teori Penetapan Tujuan”,   http://www.slideshare.net/YuRiCocengtempe/teori-penetapan-tujuan-goal-setting-theory-uly, di akses 2 Desember 2013 pukul 10.30 WIB.

Kamus

Echols,John M dan Hasan Shadily. 2003. Kamus Indonesia Inggris. Jakarta: PT.Gramedia.

Depertemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama.

Downes, John dan Jordan Elliot Goodman. 1998.Kamus Istilah Keuangan dan Investasi. Jakarta : PT. Elex eedia Komputindo.

Munansa. 1993. Kamus Istilah Ekonom dan Pasar Modal. Jakarta: Arikha Media Ciipta.

Purba, Victor. 1999. Kamus Umum Pasar Modal. Jakarta: UI-Press.

Skripsi /Tesis

Dwilestari  Endah. “Pengaruh Program Penyertaan Modal Kepada Kopdit Pinunjul Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat”. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah, Yogyakarta, 2011.

Palupi, Dian Yudo “Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada  PT. Bank Jawa Barar dan Banten ( Bank BJB)”. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor,2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan

Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Daerah  Kabupaten Flores Timur Nomor  19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Bina Usaha Dana.

Peraturan Daerah  Kabupaten Flores Timur Nomor  2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Lain-lainnya

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  Periode Sepetember 2013 PT. BPR Bina Usaha Dana Kabupaten Flores Timur.

Laporan Perkembangan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Kabupaten Flores Timur.  Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Flores Timur.  Tahun 2013.

Profil Daerah Kabupaten Flores Timur 2013.